Aqua Tetap Memimpin Pasar AMDK

Dominasi Aqua di pasar air minum dalam kemasan (AMDK) tetap tak terpatahkan. Kendati pesaingnya relatif banyak dan terus tumbuh bak cendawan di musin hujan, toh perusahaan yang berdiri sejak 1973 ini tetap memimpin pasar industri air minum di Tanah Air.

Menurut data Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia), saat ini diperkirakan ada sekitar 400 perusahaan AMDK yang memanjakan tak kurang dari 600 merek. Banyaknya merek tersebut lantaran setiap perusahaan AMDK punya lebih dari satu merek, atau memproduksi second brand. Contohnya, Aqua juga memproduksi Vit. Hadirnya second brand tersebut untuk merespon tuntutan pasar yang menginginkan air minum berstandar tapi dengan harga terjangkau, daripada membeli air isi ulang.

Hasil riset MARS Indonesia yang dimuat dalam “Indonesian Consumer Profile 2008” menunjukkan tetap berkuasanya Aqua. Selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2006 dan 2007, Aqua yang diproduksi oleh PT. Aqua Golden Mississipi itu agaknya terlalu kuat untuk dikalahkan oleh para kompetitornya, seperti Club, Ades, Total, 2 Tang, Aquaria dan lain-lain. Pada 2007 total market share Aqua bertengger pada posisi 91,4%, jauh mengungguli Club yang cuma meraih porsi 1,8%, Vit 1,7%, Ades 1,2%, Aquaria 0,4%, 2 Tang 0,3% dan Total 0,2%. Sedangkan tahun 2006, perolehannya sedikit lebih tinggi yaitu pada posisi 92,7%.

Tabel. Total Market Share Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Merek AMDK	2007	2006
Aqua	91,4%	92,7%
Club	1,8%	1,9%
Vit	1,7%	1,4%
Ades	1,2%	1,0%
Aquaria	0,4%	0,5%
2 Tang	0,3%	0,4%
Total	0,2%	0,4%

Sumber: Indonesia Consumer Profile 2008, MARS Indonesia

Bagaimana strategi bisnis yang dilakukan Aqua untuk tetap menjadi yang terdepan hampir selama 3 dasawarsa? Setidaknya ada 4 strategi yang dikembangkan. Pertama, menggencarkan promosi. Aqua terus gencar melakukan promosi untuk memelihara pangsa pasar yang dimiliki dan untuk mempertahankan peningkatan penjualan 10% setiap tahun.

Kedua, merestrukturisasi manajemen. Sejak 1998 Aqua menggandeng Danone yang merupakan salah satu produsen air mineral terkemuka dunia yang berasal dari Perancis. Hal ini dilakukan karena Aqua ingin memperkuat posisisnya dalam blantika persaingan AMDK pasca terpaan krisis ekonomi pada 1997-1998 yang sempat menggoyahkan posisinya.

Ketiga, sejak Juli 2004 Aqua melepas produk baru, yaitu Aqua Splash of Fruit (ASOF), yaitu air dengan aroma buah, dan memproduksi MIZONE, minuman nutrisi dengan dua rasa, orange lime dan passion fruit. Ini dilakukan untuk lebih memanjakan selera penggemarnya yang ingin tetap sehat tetapi bosan minum air tawar.

Keempat, melakukan virtual marketing dengan meluncurkan situs web dengan alamat www.aqua.com. Ini dilakukan demi memperkuat edukasi pasar dan mempertahankan market share yang sudah dimiliki. Selain itu, juga ditujukan untuk komunikasi dua arah sebagai salah satu upaya agar konsumen bisa mengerti tentang pentingnya air bagi tubuh dan kehidupan sehari-hari.

Last but not least, kunci sukses dari Aqua tak lain adalah karena perusahaan ini pasca ditinggalkan pendirinya, Tirto Utomo yang wafat pada 1994, tetap menjadi sebuah perusahaan yang visionary companies dengan memiliki core values, yaitu tanggungjawab, kepemimpinan, dan keterbukaan.***

Tulisan ini dibuat untuk MARS Newsletter edisi 23 tahun ke-3, Januari 2009

Pergeseran Media Cetak ke Televisi & Internet

Akhir-akhir ini santer terdengar kabar bahwa media cetak (koran, majalah, dll) sebagai sumber informasi dan berita, akan semakin ditinggalkan oleh pembacanya karena mereka memilih beralih ke media televisi dan internet. Philip Meyer, penulis buku "The Vanishing Newspaper" meramalkan koran terakhir terbit pada April 2040. Bahkan dua tahun silam dalam seminar SPS, Asto Subroto menyebutkan, koran sebagai sebuah produk akan berakhir dalam 25 tahun ke depan.

Betulkah prediksi Meyer dan Asto Subroto tersebut? Kalau menangkap gejala-gejala yang muncul saat ini mungkin saja kita akan dapat memahaminya.

Simaklah sebuah sumber yang menyebutkan, periode April 2006-April 2007 oplah koran turun sekitar 4%, majalah 24%, dan tabloid 12%. Sebaliknya, penonton televisi naik sekitar 2% dan pengakses internet naik 17%.

Lebih dari itu, beberapa tahun terakhir di negara kita terdapat beberapa media cetak, terutama majalah dan tabloid ternama, yang sudah hilang dari peredaran karena alasan readership. Sebut saja majalah Panjimas, Ummat, Jakarta-Jakarta, Tiara, Komoditas, Tekad dan masih banyak lagi. Bahkan tersiar kabar bahwa koran tua Christian Science Monitor, yang terbit di Boston (AS) sejak 1908, sudah memastikan akan menghentikan edisi cetaknya pada April 2009.

Hasil riset MARS Indonesia di 5 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan, juga kurang lebih memiliki benang merah yang sama dengan prediksi di atas. Berdasarkan hasil riset tahun 2007, jumlah pembaca koran secara umum tidak lebih dari 53,6%, turun sekitar 4% menjadi 49,3% pada 2008.

Perilaku pembacanya juga menunjukkan pergeseran. Mereka yang memilih membaca secara gratis di kantor atau perpustakaan naik, dari 8,9% pada 2007 menjadi 10,4% pada 2008. Begitu pula yang membeli eceran secara tidak rutin naik dari 38,7% menjadi 47,7%. Sebaliknya yang membeli eceran secara rutin turun dari 22,1% menjadi 19,9%. Lalu yang pinjam juga turun dari 9,4% menjadi 7,9%. Tapi yang berlangganan justru naik dari 15,3% menjadi 17,7%.

Tabel. Perilaku Pembaca Koran di 5 Kota Besar

(Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan)

Perilaku Pembaca	2007	2008
Berlangganan	15,3%	17,7%
Membeli eceran secara rutin	22,1%	19,9%
Membeli eceran tidak rutin	38,7%	47,7%
Gratis (fasilitas kantor, perpusatkaaan, hotel, dll)	8,9%	10,4%
Pinjam	9,5%	7,9%

Sumber: MARS Indonesia

Meski pelanggan koran naik tapi angkanya tetap tidak signifikan karena masih kalah jauh dibandingkan mereka yang membeli secara tidak rutin. Ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi pergeseran dari koran dan media cetak secara umum ke media yang lebih mudah dan murah diaksesnya yaitu televisi dan internet.

Mengenai tingginya kebutuhan masyarakat terhadap media televisi, hasil riset MARS menunjukkan, masyarakat yang memiliki televisi di 5 kota tersebut, sebagai media informasi dan hiburan utama, cukup besar yakni sebanyak 94,9%.

Sedangkan tingginya peminat internet dapat dilihat, misalnya, dari ramainya pengunjung situs Digg.com yang pada April 2006 dibuka dua juta pengunjung, setahun kemudian, jumlah pengunjungnya menjadi 15 juta. Bahkan, situs Google, Yahoo, AOL dan MSN, setiap bulan dibuka 100 juta pengunjung.

Lantas, bagaimana ikhtiar kalangan industri media cetak terutama di negara kita dalam menyikapi fenomena tersebut? Apakah mereka akan menyerah pada nasib ataukah sudah menyiapkan strategi kreatif dan inovatif demi mempertahankan eksistensi mereka agar tidak ditelan zaman? Mari kita tunggu hasil riset MARS Indonesia pada tahun depan!***

Tulisan ini dibuat untuk MARS Newsletter edisi 22 tahun ke-2, Desember 2008

Media Sarana Efektif Kampanye

Oleh Asto S. Subroto
Presiden Direktur MARS Indonesia

Pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum akhir Oktober lalu, kini partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 dan para kandidat tengah berkonsentrasi pada pelaksanaan kampanye legislatif. Dibandingkan sebelumnya, kampanye kali ini berbeda.

Kampanye saat ini gebyarnya kurang dirasakan masyarakat karena bersifat tertutup, yaitu parpol hanya diperkenankan untuk menggelar pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kampanye lewat media massa baik cetak maupun elektronik serta penyebaran bahan-bahan kepada khalayak umum, waktunya hingga akhir Februari 2009. Baru 1-10 Maret 2009 parpol diperbolehkan mengadakan rapat umum atau kampanye terbuka, tapi setelah itu hingga 5 April 2009 tertutup kembali.

Saat ini yang bisa disaksikan sebatas pemasangan atribut partai seperti bendera partai, umbul-umbul, pamflet, spanduk hingga baliho atau media luar ruang. Serta sebagian kecil iklan partai dan kandidat calon presiden baik yang dimuat di media cetak maupun yang ditayangkan di televisi dan radio.

Lantaran sifatnya yang lebih tertutup dan waktunya yang lebih panjang serta diikuti sebanyak 38 partai, masing-masing partai politik dituntut merancang strategi kampanye yang efektif dan cerdas agar menghasilkan perolehan suara yang maksimal. Apalagi kampanye tidak hanya menguras emosi dan tenaga tetapi juga menguras dana yang tidak sedikit.

Strategi kampanye politik yang efektif dan cerdas di era globalisasi saat ini terletak pada penggunaan media massa sebagai sarana kampanye, dan bukan pada cara-cara konvensional seperti mobilisasi massa, rapat umum maupun parade kendaraan bermotor.

Pada dasarnya semua media, baik cetak maupun elektronik sangat efektif sebagai sarana kampanye. Namun kalau dikerucutkan lagi tinggal tersisa tiga media yang kita anggap paling efektif, yaitu televisi, internet (virtual) dan mobile media atau short message service (SMS).

Kenapa pilihannya jatuh pada ketiga media tersebut? Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, media televisi hingga hari ini masih menjadi tempat terfavorit bagi para pengiklan (produsen) untuk mempromosikan produknya dibandingkan media lain seperti koran, majalah, tabloid, radio, bahkan bioskop dan outdoor (media luar ruang). Data Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia menyebutkan, televisi menyerap 61,1% kue iklan nasional, sedang surat kabar hanya 25,9%, radio 5,3%, majalah 4,2%, outdoor 2,2%, dan tabloid 1,3%.

Kenapa televisi menjadi favorit? Karena budaya membaca masyarakat kita mulai bergeser ke budaya menonton televisi. Tontonan televisi dianggap lebih menarik karena disajikan dalam bentuk gambar bergerak, sementara surat kabar atau majalah lebih banyak menampilkan kata-kata yang harus dibaca jika ingin mengetahui isinya.

Tentang efektivitas media televisi sebagai media kampanye dapat dilihat dari pencapaian tingkat popularitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang hampir tiap hari menayangkan iklan politiknya di televisi. Berdasarkan hasil survei terakhir Lembaga Survei Indonesia yang dirilis baru-baru ini popularitas figur Prabowo mengalami kemajuan pesat, dari hampir tidak ada yang memilih pada September 2007 menjadi 5% pada September 2008. Ia menyodok ke peringkat empat di bawah SBY, Megawati dan Wiranto. Ia bahkan disebut-sebut akan memberikan “kejutan” di Pilpres mendatang.

Kedua, media virtual atau internet. Saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia ditaksir sekitar 26 juta hingga 27 juta orang. Media internet efektif dijadikan sebagai media kampanye selain karena bisa mengirim informasi dan pesan lebih cepat, ia juga dikenal hemat biaya jika dibanding dengan media cetak atau elektronik serta dapat menjangkau konstituen tanpa batas (borderless), bahkan masyarakat yang tinggal di luar negeri pun dapat mengaksesnya dengan mudah.

Itu sebabnya sangat bisa dimaklumi jika saat ini hampir semua partai politik di Indonesia memiliki situs (website) dan memanfaatkannya sebagai sarana kampanye untuk menyebarkan pesan-pesan dan isu-isu politiknya. Sebuah sumber menyebutkan, kurun waktu April 2006-April 2007, oplah koran turun 3% sedangkan siaran berita kehilangan sejuta pemirsanya. Namun sebaliknya, jumlah orang yang menggunakan internet untuk sumber berita justru meningkat.

Situs Digg.com, misalnya, pada April 2006 dibuka dua juta pengunjung, setahun kemudian, jumlah pengunjungnya menjadi 15 juta. Berita online rata-rata mengalami pertumbuhan pengunjung sebanyak 14% sedangkan pengunjung blog rata-rata bertambah 6%. Situs Google, Yahoo, AOL dan MSN, setiap bulan dibuka 100 juta pengunjung, jauh di atas pengunjung situs web jaringan televisi besar yang hanya 7,4 juta per bulan.

Dari data-data tersebut tergambar jelas, betapa media online internet bisa menjadi alternatif potensial bagi partai-partai politik untuk mengkampanyekan pesan-pesan dan agenda politiknya agar diketahui masyarakat calon pemilihnya. Caranya bisa dengan membuat website, blog, milist maupun chatting yang bisa diakses dengan cepat.

Ketiga, mobile media atau yang lebih dikenal dengan SMS yang dioperasikan lewat telepon seluler. Seperti diketahui, jumlah pengguna telepon seluler terus tumbuh, lalu lintas SMS pun melaju deras. Selain televisi dan internet, SMS juga bisa dipakai sebagai media kampanye yang efektif.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memperkirakan jumlah pengguna ponsel di Indonesia pada 2007 sedikitnya mencapai 75,6 juta pelanggan atau naik 20% dari pengguna tahun lalu 63 juta. Dari jumlah tersebut, 58 jutanya adalah pelanggan Telkomsel, sisanya milik Indosat, Excelcomindo dan perusahaan operator seluler lainnya. Dari 58 juta pelanggan Telkomsel tersebut, trafik SMS perharinya sekitar 300 juta SMS.

Hal ini terbukti dari lalu lintas SMS yang demikian pesat perkembangannya. Tahun lalu, setiap pelanggan hanya menggunakan 0,7 SMS per hari. Sekarang naik menjadi 3 SMS per pelanggan per hari.

Dengan data-data tersebut, tidak diragukan lagi bahwa SMS merupakan media yang tepat dan potensial sebagai penyebar pesan-pesan politik yang dilakukan oleh partai politik. Hanya dengan kata-kata secukupnya maka dalam waktu singkat akan bisa menyebar ke banyak orang, lalu dari orang yang menerima tersebut bisa diteruskan lagi ke orang lain sehingga jangkaunnya pun sangat luas. Dalam pilkada-pilkada sebelum ini jenis mobile media sudah banyak dipergunakan dan terbukti hasilnya sangat efektif.

Namun demikian, bukan berarti bahwa media lain semisal koran, majalah, tabloid, radio, dan media luar ruang tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Dengan menggunakan media kampanye seluas dan sebanyak mungkin maka hasil yang diperoleh pun dipastikan akan lebih optimal lagi. Ibaratnya, menyebar jala ke banyak sisi danau akan sangat mungkin menghasilkan ikan yang lebih banyak daripada menyebar pada satu atau dua sisi saja.***

Koran Jakarta, 14 November 2008

Politisi Berbasis Riset

Oleh Dhorifi Zumar


Beberapa bulan terakhir para anggota dewan kita (legislatif) menjadi sorotan publik. Bukan karena kinerjanya yang makin bagus dan sesuai harapan rakyat, melainkan lantaran perilaku menyimpang dan berbagai skandal yang mereka lakukan. Mulai dari skandal menerima suap, gratifikasi, melakukan kebohongan publik, suka melancong ke luar negeri tanpa hasil yang jelas, hingga yang lebih hina lagi yaitu melakukan skandal seksual dengan sekretaris pribadinya atau wanita panggilan.

Berbagai perilaku menyimpang dan skandal tersebut tak pelak menampar dan mencoreng institusi parlemen kita. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut turun drastis. Rakyat kini makin apatis dan skeptis dengan institusi yang dulunya terhormat tersebut. Parpol pun tak ayal menerima getahnya. Dikhawatirkan gara-gara kasus tersebut tingkat golput (golongan putih) pada Pemilu 2009 mendatang makin meningkat.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jika kita urai, disamping faktor mentalitas mereka yang bobrok, pengawasan yang lemah dari institusi parlemen serta kebiasaan buruk parpol menjadikan anggota dewannya sebagai sapi perah dan mesin ATM untuk membiayai operasional partai juga ikut andil. Tapi yang tak kalah penting lagi adalah karena lemahnya aktivitas riset dan penelitian yang dilakukan para anggota parlemen tersebut selama ini.

Lho kok, apa korelasi antara perilaku menyimpang dan aktivitas riset? Tesis penulis adalah bahwa berbagai perilaku menyimpang itu terjadi akibat minimnya aktivitas riset yang dilakukan oleh para anggota parlemen kita. Jika seandainya mereka rajin melakukan riset dan penelitian maka mereka akan mendapatkan data-data primer dan informasi serta masukan yang konstruktif dari masyarakat, dimana itu bisa dipakai sebagai bahan untuk meningkatkan kinerjanya.

Politisi busuk melakukan berbagai perbuatan amoral lantaran mereka menganggap bahwa tidak ada feed back (umpan balik) dari masyarakat mengenai kinerjanya karena minimnya mereka turun ke bawah (turba) untuk melakukan riset (survei, observasi, polling, depth interview). Mereka menganggap bahwa masyarakat sudah menaruh kepercayaan 100%, sehingga mereka bisa bebas berbuat apa saja untuk menyalahgunakan kepercayaan itu.

Selain itu, dengan melakukan aktivitas riset maka konsentrasi pikiran anggota dewan akan tersedot pada obyek yang sedang diteliti tersebut, sehingga tidak ada celah lagi di pikiran mereka untuk melakukan perbuatan naïf dan perilaku menyimpang dari akal sehat, semacam kongkalikong dan korupsi. Sebab setan itu biasanya suka mempengaruhi pikiran orang yang sedang kosong dari aktivitas yang bermanfaat.

Dengan rajin melakukan aktivitas riset para anggota parlemen itu akan mendapatkan banyak manfaat. Pertama, kinerja mereka akan makin terukur, terstruktur dan terarah, sehingga tidak asal-asalan dan semau gue. Kedua, berbagai pernyataan dan tulisan yang dilontarkan ke publik akan makin berbobot dan komprehensif lantaran berbasis riset dan penelitian, sehingga tidak asal ngomong atau bunyi (asbun) dan common sense belaka. Ketiga, membangkitkan etos dan tradisi riset di tengah masyarakat sehingga ketika mereka perlu data sudah tersedia minimal data sekunder, yaitu data yang berbasis publikasi media massa, seperti koran, majalah, buletin, televisi, radio, dan lembaga riset swasta maupun pemerintah semisal BPS.

Kalau selama ini ada keengganan menggunakan jasa riset dari lembaga-lembaga riset yang telah ada lantaran faktor biaya yang besar dan mahal, maka sebenarnya itu bisa disiasati dengan membentuk tim kecil (ad-hoc) dari staf mereka yang melakukan tugas layaknya lembaga riset ternama, kalau memang mereka tidak bisa turun sendiri ke lapangan. Hasil riset itu nantinya menjadi bank data yang akan menyokong tugas-tugas legislasi mereka, yang memang sangat memerlukan ketersediaan data yang valid, reliable dan representatif.

Di banyak negara maju, Eropa dan Amerika, aktivitas riset yang dilakukan para anggota parlemen, baik dilakukan sendiri atau tim adhoc-nya (staf ahli), menjadi fenomena yang biasa. Itulah sebabnya kinerja mereka sangat kredibel dan akuntabel di mata rakyat lantaran didukung oleh ketersediaan data yang reliable.

Idealnya, disamping masing-masing anggota parlemen kita memiliki tim riset sendiri, setiap partai politik juga mesti membuat departemen riset yang tugasnya mengumpulkan data-data sekunder maupun primer, yaitu data yang didapat dengan melakukan riset langsung di lapangan. Memang, saat ini mayoritas parpol telah memiliki departemen riset atau Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) tapi kerjanya tidak pernah jelas dan terukur sehingga hasilnya pun jauh dari harapan.

Tidak cukup itu saja, Sekretariat DPR/DPRD plus LSM-LSM di bidang politik juga sebetulnya wajib membuat departemen/divisi riset, yang bertugas menyuplai data dan informasi yang dibutuhkan oleh para politisi. Sehingga suatu saat nanti akan terbentuk suatu komunitas “politisi berbasis riset” (research based politician).

Dan sejatinya, aktivitas riset itu tidak hanya jadi dominasi para politisi yang telah berhasil melenggang ke gedung DPR/DPRD, mereka yang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk Pemilu 2009 juga bisa melakukannya. Dengan riset memungkinkan para caleg bisa memahami perilaku masyarakat atau calon pemilih, pesaing dan tren-tren terbaru dalam bidang politik. Alhasil, mereka akan mampu mendekati dan mempengaruhi para pemilih sehingga kelak mau memilihnya.

Pendeknya, jikalau tradisi riset berhasil menembus ranah politik, sehingga tidak hanya menjadi dominasi masyarakat kampus, maka peluang terciptanya politisi yang intelek, rasional, dan kapabel sebagai antitesa dari politisi busuk dan amoral akan semakin menjadi kenyataan. Semoga! []

Pikiran Rakyat, 18 Oktober 2008

Daurah Kekuasaan ala PAN

Oleh Dhorifi Zumar

Partai Amanat Nasional (PAN) pada 9 September lalu menggelar peluncuran nomor partai untuk Pemilu 2009 yang mendapat nomor urut 9. Dalam acara yang dikemas serba 9 itu Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir (SB) melontarkan tekad PAN untuk siap memimpin negeri ini jika rakyat menaruh kepercayaan terhadapnya. ”Mari satukan bakti dan tekad untuk membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Kitalah yang akan membawa perubahan yang lebih baik bagi tanah air ini,” ucapnya berapi-api.

Sebagai sebuah partai yang lahir dari rahim reformasi dan belum pernah merasakan sebagai the ruling party, maka harapan dan ambisi petinggi PAN tersebut tentu absah-absah saja, sebatas ambisi tersebut diraihnya dengan cara-cara normal, rasional, demokratis dan fair. Apalagi dalam konteks perjuangan politik, yang target utamanya memang untuk meraih kekuasaan.

Sejatinya, kalau menilik peta kekuatan PAN berdasarkan perolehan suara nasional pada Pemilu 1999 dan 2004 lalu, ambisi petinggi PAN itu tidak di luar batas kemampuan alias gedhe rumongso (GR) atau seolah-seolah “bagai si pungguk rindukan bulan” lantaran suara di luar ambang batas kewajaran.

Kalau PKB saja mampu menjadikan Gus Dur sebagai presiden meski pada Pemilu 1999 perolehan suara PKB hanya 12,61% (13.336.982), atau kalau Partai Demokrat mampu menjadikan SBY sebagai presiden padahal perolehan suaranya pada Pemilu 2004 tak lebih dari 7,46% (8.437.868). Maka, PAN yang pada pemilu 1999 memperoleh 7,12% (7.528.956) suara dan pemilu 2004 dapat 6,4% (7.303.324) suara tentu saja wajar punya mimpi untuk meraih posisi the ruling party dengan menjadikan tokoh PAN sebagai presiden atau wakil presiden.

Permasalahannya, sejauhmana akseptabilitas tokoh atau figur PAN tersebut di mata rakyat. Jadi faktor krusialnya terletak pada kualitas tokoh/figur tersebut dan bukan pada perolehan suara partai. Toh suara yang kurang memadai bisa dipoles dan disiasati dengan skenario koalisi antar partai, sebagaimana dulu yang dilakukan oleh PKB pada 1999 dan Partai Demokrat pada 2004.

Kalau memang para petinggi PAN merasakan bahwa pemilu 2009 adalah saatnya partai berlambang matahari putih bersinar itu memegang tampuk kekuasaan/pemerintahan negeri ini, maka siapa yang pantas dijadikan ikon untuk memegang amanat tersebut? Siapakah tokoh PAN yang bakal laku dijual menjadi RI-1 atau RI-2?

Krusialitas Figur
Persoalan figur agaknya menjadi hal pelik dan krusial bagi PAN. Sebab bagaimanapun, jika partai ini ingin menjadi the ruling party maka tidak ada jalan lain selain menawarkan tokoh/figur yang laku di bursa pemilihan presiden-wakil presiden. Lantaran tidak mungkin PAN akan mendapatkan durian runtuh untuk sebuah posisi panas tersebut.

Jika figur tersebut diambil dari tokoh-tokoh internal PAN yang ada saat ini maka ini akan menjadi persoalan tersendiri. Maklum, di pasar polling atau survei saat ini tokoh-tokoh petinggi PAN, seperti Soetrisno Bachir, AM Fatwa, Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan, Abdillah Toha, maupun Didik J Rachbini, popularitas dan akseptabilitasnya masih kalah jauh dibanding tokoh-tokoh dari luar PAN semisal SBY, Megawati, Jusuf Kalla, Wiranto, Sutiyoso, Sultan HB X, dan Prabowo.

Berdasarkan survei terbaru Litbang Media Group yang dilansir pada awal September 2008 menunjukkan SBY paling popular (57,1%). Tokoh berikutnya adalah Megawati Soekarno Putri (18%), lalu Amien Rais (11,5%), Wiranto (11%), Sultan Hamengkubuwono X (10,6%), Prabowo Subianto (8,3%). Tokoh lainnya hanya mendapat sekitar 3% atau kurang yaitu Soetrisno Bachir, Abdurrahman Wahid, Jusuf Kalla, Sutiyoso, Hidayat Nur Wahid, BJ Habibie, dan Rizal Mallarangeng.

Sebelumnya pada akhir Agustus 2008 lembaga survei National Leadership Center (NLC) bekerjasama dengan Taylor Nelson Sofres plc (TNS) menyebutkan bahwa Megawati menduduki peringkat tertinggi dengan porsi 28%, disusul kemudian SBY 27%, lalu Prabowo 11%, Sri Sultan HB X 6%, Wiranto 5%, Gus Dur 4%, Jusuf Kalla 2%, sedangkan Sutiyoso, Akbar Tanjung, dan Surya Paloh masing-masing 1%.

Dari sini bisa ditegaskan bahwa tokoh PAN yang masih bisa “dijual” mungkin hanya Amien Rais. Ketokohan figur yang satu ini masih cukup kuat karena dia adalah lokomotif reformasi Indonesia. Cuma persoalannya, Amien Rais pasca kekalahannya dalam Pilpres 2004, jauh-jauh hari sudah menyatakan tidak akan maju lagi dalam arena Pilpres 2009, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Dia beberapa kali malah menyatakan ingin memberikan kesempatan kepada figur-figur muda untuk maju memimpin negeri ini.

Karena itu, dalam kalkulasi penulis, cara yang paling aman bagi PAN untuk memuluskan ambisinya menjadi the ruling party pada ajang Pilpres 2009 nanti adalah dengan meng-endorse tokoh lain di luar PAN. Sebab kalau mengajukan tokoh-tokoh internal sendiri tidak mungkin ambisi tersebut akan mampu terpenuhi.

Figur non-PAN
Saat ini dari hasil survei maupun polling beberapa lembaga riset politik terdapat nama-nama yang memiliki peluang besar untuk menyodok tokoh-tokoh popular yang berasal dari partai besar dan mapan. Dari hasil itu setidaknya muncul 3 nama yang trennya terus meningkat setiap bulan, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sutiyoso, dan Prabowo yang belakangan bikin partai Gerindra. Tokoh-tokoh lain, seperti SBY, Mega, Jusuf Kalla, Wiranto, walau memiliki porsi yang cukup besar tapi trennya cenderung menurun atau stagnan.

Nah, jika PAN bisa membuat kalkulasi yang cerdas tidak ada salahnya kalau ia mengusung, menyokong, dan meng-endorse ketiga tokoh di atas. Dengan satu catatan, dalam mendukung tokoh luar tersebut posisi PAN harus sebagai inisiator/pelopor, dan jangan hanya sebagai pengikut/pengekor dari partai lain. Sebab antara inisiator dan pengekor itu memiliki suasana psikologi atau konsekuensi yang berbeda-beda.

Sebetulnya, PAN turut berjasa di dalam memunculkan nama Sultan HB X dalam bursa capres 2009. Pada 6 Januari 2008 Sultan HB X dan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, serta mantan Ketum PAN Amien Rais melakukan pertemuan di Gunung Kidul Yogyakarta. Dalam pertemuan itu SB mengisyaratkan bahwa PAN akan menjadikan Sultan sebagai capres 2009 dari PAN. Tapi entah mengapa berita dan wacana itu kemudian meredup lagi dan malah berkembang isu PAN akan mengusung tokohnya sendiri.

Sementara itu dengan Sutiyoso, PAN juga pernah membuat pernyataan yang siap mendukung mantan gubernur DKI tersebut setelah kedua pihak mengadakan silaturahmi. Bahkan Soetrisno Bachir di Gedung DPR pada akhir September 2007 mengatakan bahwa PAN siap menjadikan Sutiyoso sebagai capres PAN jika partai itu memperoleh suara 15% pada Pemilu Legislatif 2009.

Yang pasti, sekarang PAN sudah punya kartu truf dan modal politik yang cukup, tinggal sejauhmana para petinggi partai tersebut lihai memainkan kartu tadi agar bisa memenangkan permainan politik tingkat tinggi, dan bukan malah melakukan blunder sehingga kesempatan tersebut akan hilang percuma.

Golkar, PDIP, PKB, PD dan PPP sudah berkesempatan mengendalikan pemerintahan negeri ini, sekarang saatnya beralih kepada partai lain yang belum pernah merasakan kesempatan berharga tersebut. Dan PAN punya peluang besar melakukan “daurah kekuasaan” (pergantian kepemimpinan nasional) agar terjadi sirkulasi kekuasaan secara sehat, aman dan damai.

Mengingat, kekuasaan yang hanya berputar-putar pada partai itu-itu saja akan sangat berpotensi memunculkan oligarki kekuasaan, yaitu kekuasaan/pemerintahan yang hanya berpusat pada segelintir individu/kelompok. Juga terjadi plutokrasi kekuasaan, yaitu kekuasaan yang hanya berpusat pada orang-orang kaya atau orang-orang yang kuat secara materi/modal. Yang kita inginkan terjadi di negeri ini adalah meritokrasi kekuasaan, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh individu/kelompok yang paling pantas untuk memimpin negeri dalam bingkai pemerintahan yang demokratis. Dan PAN, salah satu partai yang punya kapasitas untuk itu. Semoga! []

Fenomena Marketing Politik

Oleh Dhorifi Zumar

Pemilu 2009 masih sekitar 6 bulan lagi, namun masing-masing partai politik kontestan pemilu jauh-jauh hari telah melakukan “marketing politik” (political marketing). Beragam cara dan pola dilakukan dalam rangka marketing politik tersebut. Ada yang memasang bendera di jalan-jalan. Juga pada ramadhan lalu, aneka spanduk menyemut di tiap-tiap sudut jalan, mulai dari sekadar memberikan ucapan selamat ramadhan hingga yang terang-terangan cari dukungan untuk pemilu tahun depan.

Partai yang dikenal paling lihai memanfaatkan media spanduk ini adalah PKS. Saking seringnya sehingga ada yang memplesetkan PKS dengan “Partai Kebanyakan Spanduk”. Tapi jangan salah, justru dengan rajinnya memasang spanduk itu PKS kini menuai hasilnya, ia termasuk salah satu partai besutan reformasi yang paling moncer perkembangannya.

Tidak hanya itu, aktivitas marketing politik pun sudah merambah ke media massa, baik cetak, online maupun elektronik. Beberapa parpol pasang iklan di koran-koran serta tokoh-tokohnya mulai mengkampanyekan kelebihan dan keunggulan partainya di media elektronik. Bahkan, beberapa figur anggota calon legislatif konon diam-diam menjalin kerjasama dengan lembaga riset tertentu untuk mengukur kansnya lolos sebagai anggota legislatif.

Jika dipetakan, aktivitas marketing politik yang dilakukan oleh partai politik dan para tokohnya itu rata-rata baru sebatas pemanfaatan peran media massa (publikasi) dan riset pasar/politik. Untuk riset politik, sudah lama dimanfaatkan oleh elit parpol atau kandidat parpol yang maju dalam Pilkada, dan riset untuk para caleg baru menjelang Pemilu 2009 saat ini.

Sementara itu untuk pemanfaatan media massa hampir keempat bentuk/kategori publikasi yang dikenal dalam khazanah komunikasi politik telah dimanfaatkan. Sebagai contoh, ada elit parpol atau caleg yang mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat atau dengan membuat spanduk propaganda (kategori pure publicity). Lalu ada yang tampil sebagai pembicara di sebuah forum yang diselenggarakan pihak lain atau turut berpartisipasi dalam pertandingan olahraga (free ride publicity). Juga ada aktivis parpol yang berpartisipasi pada kegiatan bakti sosial pasca peristiwa luar biasa seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor hingga tsunami (tie-in publicity). Begitu pula ada tokoh parpol yang mempopulerkan dirinya melalui iklan di televisi maupun radio atau membeli rubrik atau program di media massa tertentu (paid publicity).

Di luar keempat tersebut, sebetulnya masih ada cara lain yang dimanfaatkan oleh parpol untuk menaikkan popularitasnya, yaitu memaintain suasana konflik atau konfrontasi antar elit politik di internal partai. Seperti yang terjadi pada PKB. Saking kentalnya partai ini dengan aura konflik, ada yang memplesetkan PKB dengan “Partai Kebanyakan Berantem”. Namun justru dengan cara itu elit partai ini sangat menikmati karena bisa menaikkan popularitasnya, terlepas apakah popularitas itu positif atau negatif.

Di era multipartai seperti sekarang ini, marketing politik menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Bukan hanya partai-partai baru dan relatif kecil pendukungnya yang memerlukan marketing politik guna mengatrol citra dan popularitasnya agar dapat menangguk suara yang memadai, tetapi juga partai-partai besar yang telah eksis dan mapan pun tidak bisa meremehkan kehadiran instrumen yang satu ini. Ini kalau mereka tidak ingin suaranya tergerus atau melorot posisinya pada pemilu mendatang.

Di Indonesia marketing politik disinyalir mulai digunakan sejak tahun 1990-an. Tapi di dunia, marketing politik digunakan sejak sebelumnya Perang Dunia II, yaitu pertama kali pada tahun 1917 ketika Partai Buruh di Inggris meresmikan Departemen Publikasi dibantu oleh agen publikasi Egerton Wake. Sedangkan di Amerika Serikat pertama kali digunakan pada tahun 1926 ketika pesan politik dilakukan melalui media cetak seperti poster pamflet, koran dan majalah (Firmanzah, 2007).

Terdapat banyak manfaat yang bakal didapat dari penggunaan marketing politik tersebut. Pertama, membantu parpol untuk mengenal masyarakat atau konstituen dengan lebih baik. Kedua, dapat mengembangkan program kerja atau isu politik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat/konstituen. Ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat/konstituen melalui berbagai media sebagai salurannya.

Memang, dengan menerapkan marketing politik maka ongkos politik (political cost) yang harus dikeluarkan oleh sebuah parpol atau calon anggota legislatif menjadi sangat tinggi. Sebagai ilustrasi, menurut Hotline Advertising, pada Pemilu 2004 lalu saja biaya iklan kampanye setiap pasangan capres-cawapres mencapai Rp 60-100 miliar. Lalu iklan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir (SB) “Hidup adalah Perbuatan” di televisi maupun koran, menurut sebuah sumber diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 153,7 miliar. Bahkan kabarnya, biaya kampanye Barack Obama, Capres AS dari Partai Demokrat, menembus angka Rp 2,2 triliun.

Namun demikian, hasil yang akan didapat pun dipastikan sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan tersebut bahkan bisa lebih. Ini selaras dengan pepatah Jawa “Jer Basuki Mawa Bea”, yang artinya “tidak ada hasil yang bisa didapat tanpa adanya biaya atau pengorbanan”.

Strategi Marketing Politik

Supaya hasil marketing politik lebih maksimal, maka parpol sebaiknya tidak hanya berkutat pada pemanfaatan akses media massa dan riset politik belaka, tetapi perlu ditambah dengan pola atau strategi lain yang lebih kreatif dan inovatif. Karena sejatinya aktivitas marketing politik tidak hanya terpaku pada 2 hal itu saja tapi masih banyak yang lain.

Pertama, karena marketing politik lebih daripada sekadar komunikasi politik, menurut Lees-Marshmant (2001), maka ia mesti diaplikasikan pada seluruh proses organisasi partai politik. Tidak hanya pada momentum menjelang pemilu atau tahapan pemilu saja ia diejawantahkan, melainkan harus sedini mungkin, misalnya pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik lewat penciptaan simbol, image, platform, isu politik hingga program kerja.

Kedua, dalam menerapkan marketing politik seyogyanya menggunakan konsep marketing secara luas, tidak hanya pada teknik marketing namun juga sampai pada strategi marketing mulai dari teknik publikasi, menawarkan ide dan program, serta desain produk hingga ke market intelligent dan pemrosesan informasi.

Ketiga, dalam menerapkan marketing politik hendaknya juga melibatkan disipilin ilmu sosiologi dan psikologi. Hal ini karena produk politik merupakan fungsi dari pemahaman sosiologis mengenai simbol dan identitas, sedangkan faktor psikologisnya adalah kedekatan emosional dan karakter seorang pemimpin hingga pada aspek rasionalitas platform partai.

Keempat, penerapan konsep marketing politik jangan hanya berhenti hingga pemilihan umum tapi juga harus terus berlanjut setelah itu, yaitu proses lobi politik di parlemen. Justru di situlah efektivitas marketing politik dipertaruhkan.

Yang pasti, jika masing-masing parpol peserta pemilu ingin mendulang sukses dan meraih dukungan sebanyak-banyak dari rakyat dan masyarakat pada 2009 mendatang, maka penggunaan marketing politik (political marketing) yang efektif dan komprehensif sejak dini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau tidak, Anda komunitas politik siap-siap gigit jari.[]

Mengembangkan Industri Kreatif

Oleh Dhorifi Zumar

Pekan ketiga Juli lalu komunitas anak muda yang tergabung dalam Bandung Creative City Project menggelar perhelatan akbar “Helar Festival 2008″ (HelarFest) yang menampilkan potensi industri kreatif yang berkembang di Bandung.

HelarFest ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan dan menggenjot pertumbuhan industri kreatif yang ada di Indonesia. Sebelumnya beberapa acara yang senafas telah beberapa kali digelar. Seperti pada acara Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI), awal Juni lalu di Jakarta yang mengusung tema “Warisan Budaya Bangsa, Inspirasi Kebangkitan Ekonomi Kreatif Indonesia”.

Pemerintah sendiri telah menunjukkan keseriusan terhadap pengembangan industri kreatif. Bukti keseriusan pemerintah atas pengembangan ekonomi/industri kreatif itu antara lain, pertama, menyiapkan insentif untuk industri kreatif berbasis budaya, dengan harapan mampu menyumbangkan devisa sebesar US$ 6 miliar pada 2010. Insentif itu mencakup perlindungan produk budaya, pajak, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional.

Kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai departemen dan kalangan. Ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, desain, mutu dan pengembangan pasar. Keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Beberapa contoh produk industri kreatif yang dilindungi HKI-nya, di antaranya buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Produk lainnya adalah paten terhadap suatu penemuan, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

Kelima, berencana membentuk Indonesian Creative Council yang akan menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Keenam, menyelenggarakan lomba Indonesia Creative Idol (ICI) 2008 di 12 kota mulai Juni-Agustus 2008, yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan industri kreatif.

Kontribusi industri kreatif

Secara definitif, industri kreatif dapat diartikan sebagai industri-industri yang berbasis kreativitas, keterampilan, dan talenta yang memiliki potensi peningkatan kesejahteraan serta penciptaan lapangan kerja dengan menciptakan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ia memiliki 14 subsektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, video/film/animasi/fotografi, game, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, piranti lunak (software), televisi/radio, dan riset & pengembangan (R&D).

Di beberapa negara, industri/ekonomi kreatif memainkan peran signifikan. Di Inggris, industri itu tumbuh rata-rata 9% per tahun, dan jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara itu yang 2%-3%. Sumbangannya terhadap pendapatan nasional mencapai 8,2% atau US$ 12,6 miliar dan merupakan sumber kedua terbesar setelah sektor finansial. Ini melampaui pendapatan dari industri manufaktur serta migas. Di Korea Selatan, industri kreatif sejak 2005 menyumbang lebih besar daripada manufaktur. Di Singapura ekonomi kreatif menyumbang 5% terhadap PDB atau US$ 5,2 miliar.

Di Indonesia, menurut data Departemen Perdagangan, selama kurun waktu 2002-2006 kontribusi industri kreatif terhadap ekonomi Indonesia mencapai Rp 104,64 triliun, atau rata-rata 6,3% terhadap PDB nasional. Angka ini sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih. Selain itu, sektor ini mampu menyerap 4,9 juta tenaga kerja dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,6% pada 2006. Ini jauh melebihi tingkat pertumbuhan tenaga kerja nasional yang hanya sebesar 0,54%.

Dari sisi ekspor, industri kreatif menyumbang 10,58% dari total ekspor nasional dengan Rp 69,58 triliun untuk periode yang sama. Ini berarti laju pertumbuhannya mencapai 7,28% per tahun, melebihi pertumbuhan ekspor nasional yang hanya 5,14%.

Pengembangan industri kreatif di Tanah Air setidaknya akan memberikan banyak manfaat. Pertama, bisnis UKM makin berkembang –sebagian besar UKM bergerak di industri kreatif. Beberapa masalah UKM di Indonesia, seperti pemasaran, promosi, manajerial, informasi, SDM, teknologi, desain, jejaring (networking), dan pembiayaan diharapkan bisa segera teratasi. Alhasil, harapan UKM/IKM menjadi penggerak utama perekonomian nasional dengan kontribusi 54% kepada PDB dan pertumbuhan rata-rata 12,2% per tahun pada 2025 bisa diwujudkan.

Kedua, mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut BPS, orang miskin pada 2007 telah mencapai 16,5% (sekitar 37,1 juta jiwa), naik dibanding tahun 2005 yang 15,9%. Ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Pada 2005, tingkat pengangguran resmi tercatat pada titik tertinggi, yakni 10,3%. Sementara itu angka pengangguran terbuka pada Agustus 2007 mencapai 10,01 juta orang. Tingkat pengangguran pedesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan. Mulai tahun 2000 seterusnya, ada kecenderungan meningkatnya pengangguran di kalangan perempuan dan orang muda.

Strategi pengembangan

Yang pasti, untuk mengembangkan industri kreatif di Tanah Air ada beberapa strategi atau langkah-langkah terobosan yang harus dilakukan. Pertama, membuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, para pelaku industri kreatif, kalangan akademisi, serta berbagai pihak terkait dalam sebuah blue print industri kreatif di Indonesia.

Kedua, menggencarkan sosialisasi ekonomi kreatif atau industri kreatif kepada masyarakat, baik lewat media cetak, elektronik maupun online, serta penyelenggaraan seminar dan penerbitan buku-buku yang mempublikasikan soal pentingnya pengembangan ekonomi kreatif bagi masa depan ekonomi nasional.

Ketiga, meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dan manajerial pelaku bisnis di bidang industri kreatif dengan terus-menerus memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan langsung, sehingga akan tercipta pelaku bisnis industri kreatif yang memiliki jiwa entrepreneurship yang tangguh dan jeli membaca peluang pasar.

Keempat, memfasilitasi pelaku bisnis industri kreatif dengan berbagai kemudahan akses pembiayaan usaha, baik perbankan maupun non-perbankan. Mereka juga perlu distimulasi dengan subsidi bunga perbankan dan berbagai bentuk insentif lainnya agar bergairah dan bersemangat menggeluti sektor industri kreatif.

Kelima, pemerintah bersama DPR perlu membuat regulasi atau mulai memikirkan penerbitan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai ekonomi/industri kreatif. Karena hal itu akan menjadi payung hukum dan guidline bagi pengembangan ekonomi/industri kreatif ke depan di Indonesia.

Itulah beberapa langkah atau strategi pengembangan industri kreatif di Indonesia yang mesti dilakukan pemerintah dan stakeholder, jika obsesi pengembangan ekonomi/industri kreatif sebagai andalan masa depan ekonomi nasional dan target dalam 5-8 tahun ke depan dapat menyumbang 10% dari PDB nasional, ingin segera terwujud. []

Koran Jakarta, 11 Agustus 2008